Wednesday, 28 October, 2020

Pandemi Dan Birokrasi Sama-Sama Mematikan


Pandemi Dan Birokrasi Sama-Sama Mematikan

Dialeka.com Sudah hampir sebulan terhitung dari awal bulan Maret, Covid-19 atau yang kita ketahui dengan nama virus Corona diberitakan dan diakui keberadaannya sudah sampai pada Indonesia. Sebelumnya desas desus virus ini sudah diantisipasi oleh masyarakat secara mandiri pada akhir Januari sampai bulan Februari dengan cara menggunakan masker dalam beraktivitas. Keberadaan masker pun menjadi langka dan harganya melangit dari harga aslinya. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Bpk. dr. Terawan Agus mengatakan dalam hal penggunaan masker hanya dikhususkan bagi orang-orang yang sakit, dengan artian orang yang tidak sakit sekalipun tidak perlu menggunakan masker. Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama virus Corona pada tanggal 2 Maret 2020 dan dari situ pula pada minggu kedua, orang yang mengidap virus Corona semakin bertambah sampai saat ini. Berawal dari situlah banyak masalah yang timbul. Dampak dari virus Corona ini pun sangatlah besar karena beberapa aktifitas harus dibatasi seperti belajar mengajar disekolah, bekerja, berdagang dan sebagainya. Hal tersebut dinilai dapat memperpanjang rantai penularan virus Corona karena dalam aktivitas tersebut memerlukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan lainnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini sudah dilakukan dengan wujud himbauan menghindari keramaian atau social distancing. Tetapi tidak semua orang dapat mengindahkan himbauan tersebut, contoh seperti pedagang dipasar, orang-orang yang bekerja kantoran, ojek online dan sebagainya. Mengapa demikian, karena mereka adalah pekerja harian. Semuanya bergantung pada pendapatan harian guna terpenuhinya kebutuhan pokok.

Pemerintah mempunyai wacana berupa kebijakan darurat sipil yang maksudnya adalah tindak lanjut atau pendukung dari pembatasan sosial berskala besar dalam masyarakat dan wilayah yang terjangkit pandemi ini. Apabila pemerintah menetapkan keadaan bahaya dengan tingkat darurat sipil akibat bencana non alam yang disebabkan penyakit, maka pemerintah dapat berpedoman pada UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang undang ini dapat digunakan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi bencana yang sifatnya non alam. Negara memiliki tanggung jawab dalam Kekarantinaan kesehatan dan negara wajib menyuplai kebutuhan pokok masyarakat yang wilayahnya merupakan wilayah yang dikarantina. Darurat sipil dicanangkan karena skenario terburuk dari pandemi ini ialah akan terjadi kekacauan dimana-mana, Tapi kekacauan itu disebabkan oleh apa ? Ialah kekacauan yang disebabkan karena krisis kebutuhan pokok untuk masyarakat seperti bahan pangan, energi dan lainnya, bahkan bisa terjadi penjarahan dan kerusuhan dimana-mana karena kekurangan bahan pokok. Pemerintah dengan darurat sipilnya mempunyai dasar hukum yang kuat juga dengan elemen TNI dan Polri untuk menindak masyarakat yang melakukan kekacauan atau kerusuhan tersebut. Dalam hal ini masyarakat dibuat dilema, yaitu karena masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan pada kebijakan darurat sipil tidak menginstruksikan dari pemerintah menyuplai kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah melarang masyarakat untuk keluar rumah dan tetap terisolasi, tetapi kebutuhan pokok yang pastinya akan berkurang juga akan habis dan mungkin tidak ada sama sekali. Berbeda dengan Kekarantinaan Kesehatan yang dimana masyarakat dan wilayahnya dikarantinakan juga kebutuhan pokoknya disuplai atau diberi oleh negara untuk masyarakat.

Tapi apakah pemerintah dapat menerapkannya ?Adapun Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB pun belum terlalu efektif, mengapa demikian ? Karena dalam menerapkan PSBB, Kepala daerah perlu berkoordinasi dahulu dengan Menteri Kesehatan dan melalui Tim Pertimbangan untuk mengeluarkan keputusan apakah daerah yang diajukan sudah termasuk zona merah atau belum, apabila sudah dikategorikan zona merah maka Menteri Kesehatan menyetujui pengajuan dari wilayah yang menerapkan PSBB tadi. Ini kurang efektif dan terkesan lama, bayangkan dari setiap daerah mengajukan PSBB secara serentak, Apakah Pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan dapat menyetujuinya dengan cepat ? Sedangkan wilayah tersebut harus dianalisa mereka terlebih dahulu dengan Tim Pertimbangan, juga sesuatu yang dikerjakan secara terburu-buru bisa mendapatkan hasil yg kurang maksimal.

Semakin banyak masalah yang timbul dari pandemi ini contohnya seperti kurangnya alat-alat kesehatan, PHK bagi karyawan perusahaan, wacana disahkannya ruu Omnimbus law ditengah social distancing, perputaran ekonomi dalam masyarakat tidak berjalan dan lain-lain, sehingga masyarakat kecil yang tidak mempunyai tabungan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya pada masa seperti ini. Bagaimana kita bisa melawan virus ini sedangkan birokrasi kita seperti tidak mempunyai arah yang jelas dalam menghadapi hal ini. Begitupun kinerja beberapa menteri terkait dapat dikatakan belum maksimal dan terkesan lelet bahkan ada juga yang mengeluarkan kebijakan yang dirasa tidak terlalu urgen. Salah satunya ialah Menkumham dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana. Hal itu sangatlah tidak perlu karena dengan bebasnya napi ditengah pandemi ini hanya memperkeruh keadaan. Bukan tentang kemanusiaan tetapi setelah keluar dari penjara mereka juga tidak dapat melakukan aktivitas karena harus mengisolasi mandiri dan mereka juga belum bisa mencari nafkah untuk keluarganya ditengah pandemi ini.

Seluruh masyarakat Indonesia butuh perlindungan dan pertolongan bukan gimik atau rekayasa sosial yang seolah-olah negara ini aman apalagi kebijakan-kebijakan yang bukan termasuk urgensinya.

 

Penulis:

Ian Ferdyansyah Mahaputra, Mahasiswa UMJ Fakultas Hukum, serta mejabat sebagai Ketua Bidang organisasi IMM Komisariat Fakultas Hukum UMJ

 

0 comments on “Pandemi Dan Birokrasi Sama-Sama Mematikan

Leave a Reply

Your email address will not be published.