Wednesday, 28 October, 2020

Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Corona, Progresif atau Pragmatis?


mengeluarkan Napi adalahlangkah pragmatis, pembebasan narapidana di tengah pandemi corona, progresif atau pragmatis?, ICJR, PUsako, Alif Fachrul Rachman, Mahasiswa UIN Jakarta,Fakultas Hukum,

Dialeka.com. Kurang lebih dalam satu bulan terakhir ini populasi wabah virus corona (Covid-19) semakin tak terelakan, dari yang semula 96 jiwa (per 14 Maret 2020) hingga 5.516 jiwa (per 16 April 2020), akselerasi suspect virus corona tersebut secara actual telah meluluh lantarkan berbagai aspek vital mulai dari perekonomian hingga pembangunan sosial negara, hal ini yang kemudian diterjemahkan oleh presiden dengan meningkatkan status wabah virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Hal demikian bukan tanpa dasar, setelah sebelumnya World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global, yang juga disertai dengan himbauan kepada pemerintah Indonesia agar mengumumkan sebagai kondisi darurat nasional.

Bahkan beberapa hari terakhir ini, pemerintah semakin gencar-gencarnya membuat strategi untuk mengatasi penanganan kasus wabah virus tersebut, yang sebelumnya telah menghimbau warganya agar melakukan social distancing dengan kerja, belajar, dan beribadah di rumah. hingga sampai saat ini pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap lebih mampu untuk mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas di Indonesia. tidak hanya sampai disitu seiring dengan meningkatnya populasi angka positif dan kematian akibat virus corona. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memutuskan akan mengeluarkan sebagian narapidana dari penjara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam penjara.

Bagi kalangan yang mendukung atas kebijakan pembebesan narapidana ditengah pandemic corona, mungkin akan berpandangan bahwa kebijakan yang di ambil oleh pemerintah tersebut merupakan bagian dari langkah progresif dalam penanganan wabah virus corona ini. mengingat populasi penjara dan rutan di Indonesia yang terlalu padat dan rentan akan terjadinya penularan terhadap virus ini. Dan untuk mendukung pendapat tersebut Kebijakan yang diambil pemerintah ini diapresiasi oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), meskipun dikatakan terlambat. Akan tetapi menurut Anggara Suwahju yang merupakan peneliti senior ICJR ia berpendapat bahwa seharusnya kebijakan ini tidak hanya diambil ketika merebaknya kasus Covid-19 saja, akan tetapi diambil karena penghormatan terhadap hak-hak manusia dalam sistem peradilan pidana. karena melihat Situasi overcapacity yang seharusnya disadari sejak lama, sehingga kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasinya bisa diambil, baik dari sisi masukan orang atau sisi pelepasan orang.

Lebih dari itu Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil justru mempertanyakan bahwa keputusan pemerintah ini di anggap diskriminatif sebab narapidana koruptor, teroris, narkotika, dan pelaku pelanggaran HAM berat tak bisa dibebaskan, karena tersandera dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang secara implisit tidak ditemukan adanya dalil pembenaran untuk memberikan remisi bagi pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dan ia pun berpendapat bahwa pengecualian itu seharusnya tidak diterapkan. karena, pandemi virus corona (Covid-19) bisa menyasar ke-siapa saja, termasuk narapidana ‘extraordinary crime’ atau kejahatan luar biasa. Sehingga dapat difahami bahwa pembebasan narapidana di tengah pandemi virus corona merupakan suatau upaya preventif dan represif pemerintah untuk memutus rantai penyebaran serta membumi hanguskan virus corona (Covid-19) yang telah mengguncang kestabilan bangsa Indonesia.

Namun bagi mereka yang memandang kebijkan tersebut dari kacamata sosio politik justru melihat kebijakan yang di ambil oleh pemerintah sebagai suatu langkah yang pragmatis walaupun dengan cara pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi. karena mereka beranggapan bahwa hingga saat ini ICbelum ada berita atau kabar yang menyebutkan bahwa ada narapidana yang terindikasi positif corona. Jelas langkah ini tidak sejalan dengan fakta yang ada. Dan untuk mendukung pandangan tersebut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari ia menduga ada kepentingan lain di balik gagasan membebaskan narapidana dengan mengkaitkan kondisi lapas dan pandemi Corona. Lebih tepatnya ia mengatakan ” Saya pikir banyak pihak yang sedang memanfaatkan keadaan demi kepentingannya, termasuk koruptor dan teman-temannya. Pilihan itu tidak dibenarkan karena jika terjangkit harus dirawat, bukan dibebaskan dari hukumannya,” hal tersebut kiranya dapat difahami bahwa Pemerintah sepertinya sedang mempertontonkan kegagalannya dalam mengurusi negara ini. Di tengah wabah ia mengambil langkah yang cepat namun tak tepat.

Dalam posisi intelektual penulis kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi corona memang lazim di berlakukan dalam upaya pencegahan dan penularan virus ini, namun di satu sisi hal yang harus diperhatikan adalah dampak sosial ketika memang narapidana tersebut kurang terpantau dan bebas, sehingga alih-alih ingin memutus rantai penyebaran virus terhadap narapidana justru terkhianati dengan berulahnya kembali melakukan aksi criminal yang dapat merugikan banyak pihak, seperti halnya yang terjadi dewasa ini di Surabaya dua orang residivis yang bernama M. Bahri (warga gundih) dan yayan (warga margorukun) kembali diamankan polisi. Mereka terpaksa ditangkap karena terlibat dalam kasus penjambretan yang terjadi di Jalan Darmo Surabaya, Kamis (9/4/2020).

Selanjutnya, hemat penulis ketika kebijakan ini di terapkan harus ada upaya solidaritas dan tegas yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk memantau serta berinteraksi secara aktif dan partisipatif dalam rangka mengembalikan marwah dan entitas narapidana sehingga dapat berbaur kembali ke masyarakat dengan nyaman, khsusnya untuk pemerintah dan pihak terkait lainnya agar melakukan pemantauan secara daring seperti video call atau layanan sejenisnya, sebagaimana diterapkan di Lembaga Pemasyarkatan (LP) Klas I Tangerang yang melakukan pengawasan lanjutan dengan membentuk grup WA, agar komunikasi dengan mereka yang asimilasi dan integrasi terus terjaga.

Oleh sebab itu, perlu kiranya para kepala unit teknis pemasyarkatan khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan pemantauan yang ekstra dan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan ataupun Badan Narkotika Nasional (BNN) agar kelak kedepannya program asimilasi dan integrasi ini tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

 

Penulis:

Alif Fachrul Rachman, Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta   

 

 

0 comments on “Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Corona, Progresif atau Pragmatis?

Leave a Reply

Your email address will not be published.