Monday, 19 October, 2020

Sepak Terjang Menuju Demokrasi Indonesia


Sepak Terjang Menuju Demokrasi Indonesia dialeka

Dialeka.com, Jakarta. Setelah berkuasa lebih dari tiga dekade, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Jenderal Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. yang pada saat itu dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang diterapkan oleh rezim orde baru tersebut. Berbagai demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia lebih-lebih di Jakarta sebagai ibukota sangat masif dan luar biasa. Kecepatan konsolidasi dari berbagai elemen yang pada saat itu kontra terhadap rezim orde baru telah membuat keresahan dan kekacauan di berbagai daerah Indonesia. itu menyebabkan presiden Jenderal Soeharto memutuskan mundur sebagai presiden. Pada saat itu juga wakil presiden Habibie yang baru saja dipilih sebagai wakil presiden pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Maret 1998 mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Jenderal Soeharto. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum terjadi amandemen yang berbunyi ” jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya”.

Kekuasaan Jenderal Soeharto berawal dari surat perintah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan dalih memulihkan masalah kestabilan dan keamanan negara yang pada saat itu terguncang hebat setelah peristiwa Gerakan 30 September 1945 (G30S). Surat Perintah tersebut kemudian dikenal dengan surat Perintah 11 Maret 1966. Tiga bulan kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang diketuai oleh Jenderal Abdul Haris Nasution bersidang mengeluarkan ketetapan NO. IX/MPRS/1966 yang isinya mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret 1966 sebagai Ketetapan MPRS dan menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pengembannya. Presiden secara formal pada saat itu tetap Soekarno namun Sukarno sudah tidak memiliki kewenangan untuk mencabut 7 Perintah tersebut karena pada waktu itu lembaga tertinggi adalah MPRS dan hanya MPRS yang bisa mencabutnya.

Pada tahun 1967 MPRS kembali bersidang mengeluarkan ketetapan MPRS No. XXXIII/ MPRS/ 1967 yang isinya mencabut kekuasaan presiden Soekarno secara prosedural konstitusi dan menjatuhkan kepada Jenderal Soeharto sebagai presiden berikutnya. Pada tahun 1968 Jenderal Soeharto diperkuat oleh MPRS dengan mengangkatnya sebagai presiden penuh. Dinamika perjalanan sebagai Presiden Soeharto sangat begitu lama sampai pada tahun 1998 Soeharto menyatakan diri untuk mundur sebagai presiden Indonesia.

Habibie berkuasa

Presiden Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto yang Lengser pada 1998. berdasarkan ketentuan secara konstitusional Presiden Habibie mempunyai masa jabatan berakhir pada Maret 2003. Tapi pada fakta yang ada sejarah telah menceritakan kepada bangsa Indonesia ada permainan politik dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga tersebut menyelesaikan masa kepresidenannya pada bulan Oktober 1999. Karena terjadi percepatan pelaksanaan Pemilihan Umum. Dari saksi sejarah politik Indonesia mengatakan bahwa Habibie adalah korban politik pada saat itu.

Perjalanan politik Presiden Habibie cukup memiliki dinamika. Pada suatu pertemuan dengan para pemimpin redaksi media masa, Presiden Habibie mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Indonesia memasuki era demokrasi. Pernyataan tersebut memiliki dua interpretasi, pertama Presiden Habibie hanya akan mengantarkan Indonesia memasuki era demokrasi, tapi tidak ada keinginan untuk melanjutkan kekuasaannya sebagai presiden kedua, Presiden Habibie hanya akan mengantarkan Indonesia pada era demokrasi, tapi tidak akan melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden pada periode selanjutnya.

Ketika pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui pemungutan suara dengan suara yang tipis, maka timbul pertanyaan Apakah presiden Habibie bersedia dicalonkan kembali menjadi presiden periode 1999 sampai 20004. Setelah melalui renungan yang cukup mendalam,Presiden Habibie menyatakan tidak bersedia mencalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1959 sampai 2004. Sebenarnya pada saat itu tidak ada masalah dengan laporan pertanggungjawaban oleh Presiden apabila tidak diterima oleh MPR dan tidak boleh mencalonkan diri, tetapi Presiden Habibie lebih menunjukkan etika dan budaya politik yang terhormat dan bermartabat dengan tidak mencalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pemilu 1999

Daerah politik terasa begitu meningkat menjelang Pemilihan Umum tahun 1999. Berbagai partai politik sudah disiapkan untuk maju pada Pemilu 1999 yang akan diselenggarakan secara bebas, jujur, dan adil. Pemilihan yang berlangsung pada bulan Juni tersebut, memunculkan dinamika yang sangat tinggi namun berlangsung dalam suasana damai dan tertib. Pemilihan umum 1999 menghasilkan MPR, DPR, dan DPRD periode 1999-2004. Di antara anggota DPR yang berjumlah 500 orang 462 orang berasal dari para calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum dan 38 orang diangkat dari TNI dan kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI).

 

 

Penulis:

Amiruddin, Mahasiswa UMJ jurusan politik

 

0 comments on “Sepak Terjang Menuju Demokrasi Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published.