Wednesday, 28 October, 2020

Menyusul Krisis Kesehatan, Kini, Jakarta Krisis Ekonomi


Dialeka.com, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan dampak virus corona terhadap perekonomian di Jakarta yang terasa sebagai krisis ekonomi.

Menurut Anies, virus corona menjadi awal dari krisis kesehatan secara umum. Semakin mewabah, akhirnya berdampak pada ekonomi hingga terasa sebagai krisis ekonomi.

“Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/5), seperti dikutip Antara.

Kata Anies, curva wabah di Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda melandai dengan berbagai upaya termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menyentuh semua bidang.

Saat ini, selain masalah kesehatan, ada masalah yang belum terselesaikan di Jakarta adalah sektor perekonomian.”Kegiatan keagamaan terhenti. Kegiatan sosial terhenti. Kegiatan budaya terhenti. Dan tentu saja, kegiatan perekonomian juga terhenti. Pasar terganggu, perdagangan terganggu. Perindustrian terganggu. Kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti,” ungkap Anies.

Anies menjabarkan bahwa di Jakarta, pendapatan pajak Jakarta turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, tinggal 45 persen.

Anggaran Jakarta turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2triliun, atau tinggal 53 persen. “Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun,” katanya.

Konsekuensinya, tambah Anies, keputusan relokasi anggaran harus diambil, karena dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka harus dilakukan relokasi, pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

“Semua harus mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Itu konsekuensinya, karena tidak ada pilihan,” ucap mantan Menteri Pendidikan tersebut.

Salah satunya, Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50 persen dari total tunjangan kinerja daerah (TKD) sejak April 2020.

Sebanyak 25 persen dari TKD para PNS dipangkas dan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19. Sementara, sebesar 25 persen lainnya ditunda.

Perubahan TKD yang diterima PNS DKI Jakarta tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam Pergub itu disebutkan, TKD PNS DKI Jakarta dipangkas dan ditunda sejak April 2020 sampai Desember 2020.

TKD PNS DKI yang ditunda akan dibayarkan pada 2021, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun, ada beberapa golongan PNS yang tetap menerima TKD penuh, yakni PNS yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.
Selain itu, Pemprov DKI juga memangkas insentif pemungutan pajak daerah. Insentif itu adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam memungut pajak daerah.

0 comments on “Menyusul Krisis Kesehatan, Kini, Jakarta Krisis Ekonomi

Leave a Reply

Your email address will not be published.