Monday, 16 November, 2020

Banyak Hoaks, Mahfud MD Minta KPI Awasi Diskusi Soal Omnibus Law yang Tayang di Televisi


Dialeka.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD minta diskusi soal Omnibus Law yang tayang di televisi diawasi oleh lembaga penyiaran khusunya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Mahfud MD menilai, informasi tentang Omnibus Law yang kini beredar lebih banyak yang keliru dan justru menyebarkan hoaks di tengah masyarakat.

“Lembaga penyiaran harus ikut mengawasi bahwa apa yang didiskusikan itu benar, bukan hoaks yang dikembangkan,” kata Mahfud MD saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPI yang digelar secara daring, Senin 2 November 2020.

baja juga : Sampaikan Pesan Kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, SBY: Tolong Lebih Arif dan Bijaksana

Mahfud MD mengatakan, selama ini pemerintah selalu berusaha terbuka untuk mensosialisasikan beleid yang telah disahkan 5 Oktober lalu tersebut.

Selain itu, lanjut Mahfud MD, pemerintah juga tak pernah menolak berdiskusi secara terbuka untuk membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menurut Mahfud MD, ini formasi yang beredar merupakan informasi bohong dan pelbagai masalah yang menurut dia sebetulnya tak ada dalam Omnibus law.

baja juga : Habib Rizieq Syihab Sebut Orang yang Pura-Pura Bijak Saat Nabinya Dihina Adalah Zindiq

Berbagai informasi ini menurut Mahfud MD, lantas berkembang dan menyebar melalui media sosial. Tetapi, Mahfud MD tidak merinci informasi yang termasuk kategori hoaks.

“Masalah-masalah yang tidak ada lalu dikembangkan oleh medsos, yang tidak terjangkau oleh KPI,” ungkap Mahfud MD.

Kemudia, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, informasi bohong itu berkembang di media sosial kemudian malah diambil dan dijadikan sebagai sumber informasi.

baca juga : MAKI Desak KPK Segera Tangkap Buron Harun Masiku

“Banyak lembaga penyiaran yang mengambil sumber informasi dari Medsos lalu dilempar menjadi kontroversi,” tutur Mahfud MD.

Oleh karena itu, kata Mahfud MD, pemerintah enggan untuk menggelar diskusi terkait undang-undang kontroversial ini.

Menurut Mahfud, pemerintah akan bersedia menghadiri diksusi di televisi asalkan data yang disajikan akurat dan benar, bukan berasal dari informasi hoaks yang tersebar di media sosial.

baja juga : Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla Prediksi Covid-19 di Indonesia Berakhir 2022

“Dan di situ kami berharap lembaga penyiaran bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya,” harap Mahfud MD.

0 comments on “Banyak Hoaks, Mahfud MD Minta KPI Awasi Diskusi Soal Omnibus Law yang Tayang di Televisi

Leave a Reply

Your email address will not be published.