Monday, 23 November, 2020

Pempus Tidak Naikkan Upah Minimum, Tiga Gubernur Ini Malah Menaikkan UPM


Ilustrasi kenaikan UMP 2021

Dialeka.com – Tiga Gubernur di Indonesia tidak menuruti imbauan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran (SE) terkait Upah Minum Provinsi (UPM) pada 2021.

Ketiga Gubernur tersebut antara lain, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), dan Gubernur DI Yogyakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan besaran UPM untuk 2021 sebesar 3,27 persen yakni menjadi Rp4.416.186,548.

Menurut Anies kenaikan UMP itu sudah mengikuti aturan yang sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

baca juga : Kopleksitas Permasalahan Pendidikan Tinggi, Jokowi: Saya Paham

Namun, kenaikan UMP tersebut, kata Anies, hanya berlaku bagi usaha yang tidak terdampak Covid-19. Sementara, bagi usaha yang terdampak Covid-19 tidak mengalami kenaikan atau besarannya masih sama dengan UPM 2020.

“Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sabtu 31 Oktober 2020.

Kenaikan tersebut, menurut Anies, mempertimbangkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat inflasi nasional.

baca juga : Soal Video Marahnya Jokowi, Amien Rais: Rakyat Makin Marah

“Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta,” tutur Anies.

Kemudian, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga menaikkan UPM 2021 dengan berpatokan pada PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan terkait keputusan menaikkan UMP Jateng 2021.

Ganjar menaikkan Upah Minimum Provinsi Jateng 2021 menjadi Rp1.798.979 atau naik 3,27 persen dari sebelumnya Rp1.742.015.

Sebagimana Anies, Ganjar juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year of year (yoy) untuk September di Jateng sebesar 1,42 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen.

“Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat,” kata Ganjar dikutip dari Antara, Sabtu 31 Oktober 2020.

baca juga : Puisi-Puisi Moh Alim

Ganjar mengaku keputusan tersebut merupakan hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Yang terakhir, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menaikkan UPM untuk 2021 sebesar 3,54 persen atau naik menjadi Rp1.765.000.

keputusan Gubernur untuk menaikkan UMP tahun 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari pihaknya pada hari Jumat (30/10/2020).

Selain itu, rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang di dalamnya terdapat tiga unsur yakni unsur pemerintah, unsur pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.

“Sehingga UMP DIY untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp1.765.000,- atau naik sebesar 3,54% dari upah minimum yang berlaku pada tahun ini,” kata Ketua Dewan Pengupahan DIY, Aria Nugrahad, Sabtu 31 Oktober 2020.

baca juga : Politik Transaksional, Mahfud MD: Hukum Akan Ditegakkan dengan Cara Kolutif

Sebelumnya, Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memutuskan tidak menaikkan UPM 2021.

Menaker Ida Fauziyah mengataka, tidak naiknya UPM tersebut karena kondisi perekonomian dan perusahaan yang tertekan karena adanya pandemi Covid-19.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

0 comments on “Pempus Tidak Naikkan Upah Minimum, Tiga Gubernur Ini Malah Menaikkan UPM

Leave a Reply

Your email address will not be published.